Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Perintah kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) merujuk pada kasus Baiq Nuril, menjatuhkan hukuman enam bulan dan denda 500 juta rupee, yang membuat marah banyak orang. Maklum, mereka menganggap Nuril sebagai korban, jadi dia tidak pantas dihukum. Akibatnya, banyak yang meminta amnesti sebagai bentuk intervensi negara untuk Baiq Nuril, meyakini bahwa hakim tidak bertindak adil.

Di sisi lain, publik mengkritik Presiden tentang masalah ini karena rahmat hanya dapat dipenjara selama setidaknya dua tahun. Sementara Nuril dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah sebenarnya rahmat dan amnesti, serta penghapusan dan rehabilitasi. Apa perbedaan antara keempat istilah itu? Ulasan berikut adalah dalam teks berikut.

Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

1. Grasi

Rahmat adalah pengampunan dalam bentuk perubahan, mitigasi, pengurangan atau penghapusan kejahatan terhadap tahanan yang dihukum oleh Presiden. Pengampunan diatur oleh pasal 14, ayat 1, Konstitusi 1945 dan oleh hukum n. 22 tahun 2002 (Undang-Undang tentang Rahmat). Grasi diberikan oleh Presiden dengan mempertimbangkan pemeriksaan Mahkamah Agung

Jika seseorang meminta pengampunan kepada presiden dan dikabulkan, presiden “memaafkan” tindakan tersebut. Kesalahan dari orang yang tertarik masih ada, tetapi hanya hukuman yang dihilangkan.

Contoh petisi untuk grasi adalah pemberian grasi oleh Presiden Jokowi kepada mantan kepala KPK, Antasari Azhar, untuk kasus pembunuhan di mana ia terlibat. Pengampunan itu diberikan pada 23 Januari 2017.

2. Amnesti

Amnesti dapat diartikan sebagai pengampunan atau pembatalan hukuman kepala negara terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan tertentu. Amnesti, yang diberikan kepada banyak orang, dapat disebut amnesti umum. Amnesti diatur oleh Pasal 14 ayat 1 UUD 1945.

Hukum darurat n. 11 tahun 1954 menyatakan bahwa konsekuensi pemberian amnesti adalah konsekuensi pidana terhadap orang yang telah diberikan amnesti. Dengan kata lain, sifat kelakuan buruk orang yang diampuni juga menghilang. Amnesti diberikan oleh Presiden dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung dan dapat diberikan tanpa presentasi awal dari permohonan.

Contoh amnesti adalah pemberian amnesti oleh Presiden Sukarno kepada mereka yang berpartisipasi dalam pemberontakan di masa-masa awal Indonesia merdeka. Pemberian amnesti (dan penghapusan) didasarkan pada keputusan presiden n. 449 dari 1961.

3. Abolisi

Penghapusan dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang menjalankan. Penghapusan tahanan individu terjadi ketika gugatan sedang menunggu atau tertunda. Presiden harus menghormati pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan penghapusan. Penghapusan ini diatur oleh Pasal 14 ayat 2 UUD 1945.

Contoh-contoh penghapusan partai politik dalam kaitannya dengan pemberontakan di awal kemerdekaan Indonesia dengan keputusan presiden n. 449 dari 1961.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai tindakan di mana hak seseorang untuk mengembalikan kemampuannya, kedudukan dan martabat dan martabatnya di tingkat investigasi, penuntutan atau persidangan untuk penahanan, penahanan, penuntutan atau persidangan tanpa dasar hukum atau karena kesalahan dalam kaitannya dengan orang atau data, hukum yang diterapkan diterapkan.

Rehabilitasi diberikan kepada narapidana yang yakin akan hukuman mereka dan menjalani hukuman, tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi diatur oleh Pasal 14, ayat 2, UUD 1945. Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan DVR ketika memberikan rehabilitasi.

Sumber : adalah

Baca Artikel lainnya :

Cara Mengatasi Sesak Nafas Karena Batuk Berdahak

18 Harga Motor Benelli Terbaru dan Terbaik 2019